Indonesia menjadi referensi bagi dunia internasional dalam penyelenggaraan sistem demokrasi dalam masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Demikian salah satu pokok pemikiran yang mengemuka dalam penyelenggaraan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema "Peran Dialog Agama dalam Mengembangkan Demokrasi serta Menjaga Keutuhan NKRI" yang diselenggarakan di Bandung (20/8). Kegiatan dilaksanakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK).
Bertindak sebagai narasumber pada FKKLN tersebut pada sesi pertama adalah Duta Besar Esti Handayani, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu; Rahim Asyik Fajar Awanto, Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat; Ulil Abshar Abdala, Ketua UmumIndonesian Conference on Religion and Peace; serta Dr. Siswo Pramono LLM., Kepala BPPK, Kemlu. Sedangkan narasumber pada sesi kedua adalah Deden Ki Agus Z.M., Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran; M. Taufiq Rahman, MA., Ph.D., Ketua Jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati; KH. Muhyiddin Junaidi, Ketua MUI Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional; dan Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society.
Ulil Abshar Abdala, menyampaikan, bahwa demokrasi di Indonesia adalah sebuah success story. "Pada saat dunia internasional mempertanyakan kompatibilitas Islam dan Demokrasi akibat maraknya radikalisme agama, Indonesia mampu membuktikan bahwa keduanya kompatibel," ujarnya. Keberhasilan tersebut perlu untuk lebih disuarakan kepada dunia melalui berbagai forum internasional. Bali Democracy Forum (BDF) menjadi salah satu forum resmi yang sangat baik bagi Indonesia untuk melakukan hal tersebut.
BDF yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 pada saat ini telah mendapat pengakuan dunia internasional sebagai salah satu forum yang berperan mendorong proses demokratisasi di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah negara peserta dalam setiap penyelenggaraannya. Duta Besar Esti Handayani, menyampaikan bahwa kekuatan utama BDF adalah sifatnya yang bersifat dialog konstruktif dan tidak menggurui, serta mengakui proses demokrasi yang bersifat home grown, pluralisme dan inclusivesesuai kekhasan di dalam negeri masing-masing. BDF ke-9 pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Desember di Bali dengan tema Religion, Democracy and Pluralism.
Dr. Siswo Pramono, menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak lepas dari nilai pluralisme sebagai kearifan lokal di Indonesia. Berdasarkan tinjauan sejarah dan bukti ilmiah, pluralisme telah dianut oleh manusia di Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Pluralisme tidak membuat perpecahan, malah menjadikan Indonesia semakin kokoh. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kontrak sosial toleransi antar pemeluk agama di Nusantara sejak abad ke-14, dan masih diimplementasikan di Indonesia pada saat ini. Kearifan lokal yang mendukung demokrasi semacam ini perlu untuk dikapitalisasi dalam forum BDF.
FKKLN merupakan forum saling tukar informasi dan pandangan serta untuk menghimpun masukan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan kali ini, FKKLN menghasilkan berbagai rekomendasi guna mendukung langkah kebijakan yang tepat dalam terus menghidupkan dialog dan komunikasi antar sesama umat beragama di Indonesia yang mengusung azas demokrasi, sebagai sebuah modalitas kebijakan luar negeri Indonesia. FKKLN dihadiri sekitar 60 orang peserta yang mewakili pejabat pemerintah, kalangan akademisi, masyarakat madani dan media massa.
(Sumber: P3K2 Aspasaf BPPK)
source : abna24
